reformasi intelijen indonesia for Dummies
reformasi intelijen indonesia for Dummies
Blog Article
Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di period baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Front Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi goal serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di era pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.
Di tengah proses transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, tugas memberikan analisis ancaman tersebut menjadi krusial. Meski masih diperdebatkan apakah ancaman tersebut sifatnya harus eksternal atau bisa juga inner, berbagai permasalahan ekonomi yang muncul belakangan ini bisa jadi merupakan simptom dari kinerja intelijen yang belum ajeg.
Tapi apa yang bisa kita rasakan dan kita lihat dari hasil reformasi ini? Reformasi yang telah berjalan enam belas tahun ini semula bertujuan menegakkan demokrasi dan HAM, kini kita lihat hasilnya.
Undang-undang tersebut tidak mengatur bagaimana koordinasi antarkomunitas intelijen tersebut dalam memberikan produksi intelijen kepada presiden.
Civil Culture as an educational discourse is significantly new in Indonesia, although the notion of getting organized groups that try for social and/or political applications continues to be nicely-acknowledged given that colonial times being a Element of the independence motion.
’) or Twin-operate of Armed Forces with the Republic of Indonesia which was shipped in 1958 and later adopted in the course of the Soeharto administration. This concept is a method for ABRI not to be beneath civilian Regulate, but concurrently to not dominate in order that it gets to be a army dictatorship. On seventeen October 1952, Nasution [and General Simatupang] mobilized their troops to encircle the Presidential palace to protest civilian interference in armed service affairs, and aimed the cannon muzzle within the palace.
Propelled by acquisitive motives for war materials, the Japanese entered Indonesia rather easily because of their capacity to fit in with the political pattern of some time. Introducing themselves as “the leader, protector, gentle of Asia” and “more mature brother,” the Japanese’s accurate legacy was the development of alternatives for indigenous Indonesians to be involved in politics, administration, along with the military.
Rizal menambahkan bahwa tim pengawasan intelijen harus memiliki kekuasaan untuk melakukan investigasi terkait kasus-kasus ketidakberesan. Tujuannya adalah agar pengawasan tidak semata-mata formalitas belaka, melainkan juga mampu membongkar segala penyalahgunaan kekuasaan di dalam lembaga intelijen.
Ongoing dialogue in the House of Consultant to the EIT Legislation revision expands the scope of hoax criminalization (Post 45C) by which include prohibiting the distribute of Bogus information that causes problems/chaos klik disini (‘keonaran’) while in the Local community.
Sedangkan Organisasi Papua Merdeka hingga kini masih gencar melakukan perlawanan terhadap Indonesia. Bahkan walaupun one Desember 2014 kemarin tidak terlalu terlihat perayaan ulang tahun OPM, namun di berbagai kalangan, bahkan mahasiswa asli daerah tersebut yang menunjukan solidaritas mereka terhadap OPM lewat media sosial.
harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya.
Dan bagaimana Kominpus memberikan rekomendasi kepada presiden dan kebijakan apa yang harus dilakukan oleh presiden dalam merespons hasil aktivitas intelijen tersebut.
Informasi keamanan nasional tersebut akan tergambar dari hasil koordinasi lintas lembaga intelijen negara, sehingga bisa dijadikan pemetaan oleh pengambil kebijakan.
Community participation all through this time was also viewed being a mere formality, with last minute invitations issued for employee unions and various stakeholders.